::.

Indonesia bisa bebas pajak?

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Indonesia memiliki sumber daya alam dari sumber daya alam hewani dan nabati yang tersebar di darat dan laut selain hutan yang luas, Indonesia juga memiliki perkebunan dan pertanian. Disamping itu bahan tambang mineral terdapat di Indonesia. Indonesia juga merupakan penghasil minyak dan gas bumi.

Tapi itu semua ternyata tidak cukup untuk menghidupi negara. Kini negara mencoba untuk mendapatkan penghasilan dari rakyat yaitu dari pajak. Rakyat kini harus siap untuk turut serta membiayai negara. Indonesia Menjadikan rakyat sebagai sumber penghasilan.

Pendapatan negara sangat kurang untuk membiayai negara ini sehingga kini pemerintah pun sudah mulai mengejar “receh” yang ada di masyarakat. Kini setiap penduduk yang berpenghasilan di atas PTKP wajib memiliki NPWP. Setiap warga negara yang berpenghasilan inilah yang akan menjadi salah satu sumber penghasilan untuk negara.
Indonesia sebagai negara bebas pajak adalah merupakan mimpi belaka karena pendapatan negara Indonesia sangat tergantung pada pajak. Kini rakyat Indonesia harus sudah siap berurusan dengan pajak dan harus suka rela atau secara terpaksa membantu membiayai negara seumur hidupnya.
Tidak ada bedanya antara orang miskin dan kaya, semuanya kena pajak. Sudah pensiun, tidak punya pekerjaan alias pengangguran juga harus siap lapor pajak walau mungkin tidak akan dipungut pajak jika nihil. Ini kebijakan pemerintah yang membuat rakyat tidak nyaman.
Jika pengelolaan kekayaan alam dan pengelolaan negara di Indonesia benar-benar sudah baik bukan tidak mungkin rakyat Indonesia akan bisa menikmati sebagai rakyat yang bebas dari pajak. Indonesia Harus Andalkan Sumber Daya Alam jika ingin membebaskan rakyat dari pajak seperti halnya Arab Saudi yang membebaskan rakyat dari pajak padahal hasil kekayaannya sebagian besar hanya dari minyak bumi saja. Indonesia adalah negara kaya tapi kurang pengelolaannya. Sudah waktunya rakyat ambil bagian membantu negara tercinta ini.
Share this article :

+ komentar + 21 komentar

Kamis, 21 Januari, 2010

Ya, benar. Seharusnya Indonesia bebas dari pajak dan menyuburkan zakat. Semakin banyak orang yang berzakat berarti rakyatnya semakin sejahtera karena pengelolaan negara ini baik. Dukung ekonomi kerakyatan.

Selasa, 26 Januari, 2010

wacana yang sangat bagus, memang betul tidak seharusnya Indonesia sebagai negara muslim memungut pajak bagi rakyatnya yang muslim. Saya copas ke blog saya ya. Terima kasih.

Rabu, 27 Januari, 2010

Silakan sebarkan info ini.

Anonim
Rabu, 27 Januari, 2010

Perusahaan pertambangan terkaya versi Forbes 500, sebagian besar beroperasi di Indonesia. Perusahaan itu yakni Exxon Mobil pendapatan 390.3 billion dolar AS/tahun; Shell (355.8 billion dolar AS/tahun); British Petrolium 292 billion dolar AS/tahun); Total S.A (217.6 billion dolar AS/tahun); Chevron Corp (214.1 billion dolar AS/tahun); Saudi Aramco (197.9 billion dolar AS/tahun); dan ConocoPhillips (187.4 billion dolar AS/tahun).
Perusahaan pertambangan itu diperkirakan mengelola kekayaan alam Indonesia dengan nilai 1.655 miliar dolar AS atau sekitar 17.000 triliun/tahun. Jumlah itu 17 kali lipat dari APBN Indonesia tahun 2009 yang hanya mencapai Rp 1.037 triliun.

Ahmad
Rabu, 27 Januari, 2010

Kekayaan Arab Saudi hanya mengandalkan minyak dan jamaah haji, sedangkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang bervariasi dari hasil hutan , emas, minyak, batubara, tembaga, pertanian hingga pariwisata. Selain itu pemerintah Indonesia masih menarik pajak dari rakyatnya, sedangkan di Arab Saudi rakyat di bebaskan dari pajak. Arab Saudi hanya mewajibkan rakyatnya untuk membayar zakat, sama seperti yang di lakukan oleh umat Islam di Indonesia.

Anonim
Kamis, 28 Januari, 2010

Lihat Monako yang bebas pajak, rakyatnya lebih kaya dan makmur daripada rakyat negara-negara Eropa lainnya.
Kenapa ? uang mereka bisa dipakai untuk hal-hal lain.

Lihat Brunei yang bebas pajak, rakyatnya lebih makmur daripada rakyat negara Asia Tenggara lainnya.
Kenapa ? Mereka jadi bisa bayar zakat, bersedekah, mencicil rumah sendiri dll.
Zakat yang dibayarkan dipakai untuk pendidikan kaum miskin dan akhirnya kaum miskin dapat ilmu untuk mencari rezeki sendiri dan dapat bayar zakat pula.

Anonim
Jumat, 29 Januari, 2010

Ramalan Jayabaya mirip sama zaman sekarang.

# Pajak rakyat banyak sekali macamnya. Semakin naik. Panen tidak membuat kenyang. Hasilnya berkurang. orang jahat makin menjadi-jadi Orang besar hatinya jail. Makin hari makin bertambah kesengsaraan negara.
# Hukum dan pengadilan negara tidak berguna. Perintah berganti-ganti. Keadilan tidak ada. Yang benar dianggap salah. Yang jahat dianggap benar. Setan menyamar sebagai wahyu. Banyak orang melupakan Tuhan dan orang tua.
# Wanita hilang kehormatannya. Sebab saya diberi hidangan Endang seorang oleh ki Ajar. Mulai perang tidak berakhir. Kemudian ada tanda negara pecah.
# Banyak hal-hal yang luar biasa. Hujan salah waktu. Banyak gempa dan gerhana. Nyawa tidak berharga. Tanah Jawa berantakan. Kemudian raja Kara Murka Kutila musnah.

Anonim
Jumat, 29 Januari, 2010

Herannya lagi, kenapa sih Peraturan Perpajakan harus dibuat serumit mungkin? Peraturan Perpajakan yang rumit ini selalu menimbulkan celah bagi Petugas Pajak untuk mengeruk keuntungan dari Wajib Pajak yang diinginkannya.

Dari dulu sampai sekarang, Pajak selalu membuat pusing orang yang mempunyai NPWP. Undang-undang Perpajakan yang bisa dimulti-tafsirkan juga membuat para Wajib Pajak bingung ketika harus mengisi Laporan SPT sehingga muncullah Konsultan Pajak yang menuai keuntungan dari kebingungan penerjemahan Undang-undang Perpajakan yang dibuat oleh Pemerintah.

Anonim
Jumat, 29 Januari, 2010

Sistem pembayaran pajak sekarang ini akan menyiksa kebanyakan rakyat indonesia, karena mau jual tanahnya harus punya npwp,mereka tidak ngerti cara mengisinya,kalau minta tolong orang/konsultan ,harus bayar,untuk orang desa ini akan sangat menyiksa hidupnya yang dulu tenang,
- tiap bulan ,atau tiap tahun harus lapor pajak,akan sangat mengusik kehidupan rakyat
- Banyak rakyat mengisi laporan pajak pasti tidak diisi dengan benar semua penghasilannya,banyak rakyat yang tiap kali jantungnya berdetak kencang akan mengusik kebahagiaan rakyat indonesia,yang sejak dulu tidak pernah membayar pajak pribadi.
- dengan sistem pemungutan pajak yang sekarang ,akan banyak mudaratnya dari pada faedahnya untuk rakyat indonesia.-
- juga banyak oknum pajak yang mempergunakan kesempatan untuk memperkaya diri dengan memeras wajib pajak,dengan mengancam kalau tidak mau memberi uang sogokan yang jumlahnya lumayan besar ,akan diperiksa laporan pajaknya. yang jelas pasti ada salahnya.karena setiap aturan pajak pasti ada celahnya dan tidak sempurna.
-Saya mengusulkan agar sistem perpajakan dirubah dan disesuaikan dengan keadaan rakyat indonesia jangan meniru negara lain yang sudah maju.
yaitu dengan menghapus semua npwp pribadi, yang ada hanya npwp badan usaha saja. lebih diperbanyak pajak final saja,yang langsung dikenakan kalau membeli sesuatu atau transaksi sesuatu. Sistem pajak final adalah sangat cocok untuk rakyat indonesia saat ini. karena sangat sederhana,tidak menghabiskan waktu untuk tiap bulan lapor.

Anonim
Sabtu, 30 Januari, 2010

Yang punya negara ini RAKYAT atau aparat PAJAK sih.. Peraturan pajak harusnya mendengar kesusahan rakyat. Rakyat jangan dibikin repot karena pajak.. Bebaskan rakyat dari NPWP..

Anonim
Senin, 01 Februari, 2010

Masa Khalifah Umar bin Khaththab

Pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab selama 10 tahun, di berbagai wilayah (propinsi) yang menerapkan islam dengan baik, kaum muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejehteraan merata ke segenap penjuru.

Buktinya, tidak ditemukan seorang miskin pun oleh Muadz bin Jabal di wilayah Yaman. Muadz adalah staf Rasulullah SAW yang diutus untuk memungut zakat di Yaman. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, Muadz terus bertugas di sana. Abu Ubaid menuturkan dalam kitabnya Al-Amwal hal. 596, bahwa Muadz pada masa Umar pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Umar di Madinah, karena Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun, Umar mengembalikannya. Ketika kemudian Muadz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Umar kembali menolaknya dan berkata,”Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tetapi saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga.” Muadz menjawab,“Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepadamu.”

Senin, 08 Februari, 2010

ngr kita ini byk pcuri pajak

Kamis, 11 Februari, 2010

Hemmm.. artikel yang menarik kang.. Siip!!

Anonim
Kamis, 11 Februari, 2010

Pajak harusnya dipermudah dan aturannya jelas. Dan saya harap buat yang penghasilannya di bawah 100 juta per tahun tidak perlu lah lapor SPT. Buat saja pajak final. Jangan sampai rakyat miskin merasa diperas oleh petugas pajak. Nanti pemerintah sendiri yang repot didemo rakyat. Orang pajak harus ingat negeri ini milik rakyat dan bukan milik petugas pajak.

Jadi permudalah aturan pajak buat rakyat. Syukur-syukur buat yang penghasilannya di abwah 100 juta dibebaskan dari pajak agar nanti usahanya bisa berkembang dan akan menciptakan lapangan kerja baru. Selama ini pajak disebut-sebut juga sebagai salah satu faktor penghambat usaha,

Anonim
Jumat, 12 Februari, 2010

Indonesia kaya tapi rakyatnya miskin....
hmmmmm.....kesalahan ya sudah pasti pada PRESIDENnya....moso kesalahan ada pada rakyatnya yaa jelas ngga donk..... apalagi kalo mimpinnya udah lama tapi rakyatnya masih begini-begini aja.... PREEK!!!!

Anonim
Minggu, 14 Februari, 2010

Saya curiga, bahwa pajak akhir-akhir ini adalah untuk mengganti dana kampaye besar-besaran waktu pemilu kemaren. Efeknya dana pajak diutamakan untuk menaikkan gaji pejabat dan anggota DPR. Negara tanpa demokrasi justru memiliki kehidupan lebih sejahtera. Tengok saja negara monarki seperti Brunei, Kuwait, Dubai, dan Arab Saudi. Di negara-negara itu tidak ada pemilu dan konsekuensinya tidak ada pajak. Qatar, yang indeks demokrasinya berada di peringkat ke-142, jauh di bawah peringkat negeri kita, justru memiliki pendapatan per kapita ketiga tertinggi di dunia.
Di sisi lain, di negara-negara yang mengklaim diri sebagai barometer demokrasi, pajak yang diterapkan justru sangat mencekik rakyatnya. Orang-orang bodoh sedang membawa kita pada pikiran bahwa negara maju justru harus menarik pajak dari rakyatnya. Padahal pajak adalah bentuk primitif dari penguasa untuk mencari pendapatan negara. Negara yang pandai adalah bisa mendapatkan penghasilan dari non pajak seperti jaman khilafah ISlamiyah.

Senin, 14 Juni, 2010

Saya tidak setuju klo pajak di tiadakan...
Menurut sy selain untuk dana pembangunan Indonesia pajak memberikan efek psikologis bagi warga negara, dengan membayar pajak rakyat akan merasa memiliki bangsa ini. Ketika orde baru pajak tidak begitu terasa sehingga kontrol sosial masyarakat akan pengelolaan keuangan negara kurang ketat, sehingga korupsi APBN gila2an, ini berbeda dengan saat ini masyarat menjadi lebih sensitif dengan pengelolaan keuangan negara.

Anonim
Kamis, 15 Juli, 2010

Kalo bisa enggak ada pajak ya lebih bagus... Ini kan ud mau kiamat jadi jangan mikir uang terus. Jgn sampe ada orang miskin juga turut kena pajak.

Senin, 05 September, 2011

mari budayakan infak,zakat,dan sedekah

Senin, 03 Oktober, 2011

aq baca dan pelajari dulu yah,
cz masih baru juga nih di dunia perpajakan.

Poskan Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Indonesia Top - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger